Namun sangat disayangkan badan usaha yang menggunakan dana bantuan pemerintah terkesan tidak jelas penggunaannya dibeberapa desa di MInahasa.
Olehnya, berbagai kalangan masyarakat meminta kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksan turun lapangan untuk mendalami, sekaligus melakukan pemeriksaan penggunaan dana oleh Bumdes dimaksud.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua LSM Tipikor Sulut dan Ketua LSM Pijar Keadilan Sulut James Tuju kepada wartawan media ini.
“Hasil investigasi kami di lapangan, ada beberapa BUMDES di sejumlah desa telah menerima Dana Desa (DD) tapi tidak ada kegiatan alias giktif,"tegas Tuju. Minggu (22/06/2019).
Ditambahkannya, pihak inspektorat yang merupakan instansi internal diharapkan untuk mengambil langkah terkait dengan masalah ini.
Namun sangat disayangkan, pihak Inspektorat melalui Inspekturnya tak dapat dimintai keterangan. Menurut salah seorang stafnya Kepala inspektorat tidak berada di tempat.
“Bapak di Kantor Bupati sedang rapat bersama Bupati dan pejabat lainnya,”ungkap staf yang enggan namanya disebut dalam berita ini. (Ferry Otta)
