MANADOKOMENTAR- Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)di Sulut, Harris Robert beri apresiasi dan aplaus atas di selenggarakan kegiatan Webinar dengan topik Banpres gairahkan UMKM di Sulut yang di prakarsai Political And Public Police Studies(P3S)dan dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sulut, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan para pelaku usaha kecil d masa pandemi saat ini.
" dunia usaha sangat terbantu dengan hadirnya kegiatan seperti ini, lagi pula dengan program banpres kepada pelaku usaha kecil, usaha yang tadinya hampir bangkrut terdongkrak dan bergairah lagi," Ungkap Harris robert V/d sloot, kepada Komentar via handphone.
Lanjut, kegiatan Webinar Zoom yang di gelar P3S bekerjasama Dinas Koperasi UMKM Sulut, dengan mengusung topik banpres gairahkan UMKM di Sulut, senin 16/11.2020 sukses di gelar.
Narasumber dalam kegiatan tersebut diantaranya: Hendra Saragih, SH, MH, Asisten deputi perundang-undangan Kemenkop UKM. Ir.Ronald Sorongan, MSi Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut.DR.Jerry Massi direktur P3S. Dr Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik, Agnes L CH. P Lapian SE, Msi peneliti P3S bertindak sebagai moderator.
Pada Kesempatan itu Hendra Saragih asisten deputi perundan-undangan kemenkop UKM menuturkan bahwa dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM, 50 % UMKM menutup Usahanya, kondisi UMKM di indonesia tergolong buruk dengan setengah UMKM terpaksa harus menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang memburuk dan menurun drastis pada bulan maret dan april(hasil rapid survei ADB) 88 persen USAHA mikro tidak memiliki kas dan tabungan, kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerjanya. Akses terhadap pembiayaan formal terbatas 39% UMKM menggantungkan keuangannya pinjaman kepada saudara( hasil rapid survei ADB) dan 19% usaha mikro tidak memiliki akses petmodalan, UMKM mengalami masalah cahs flouw serta akses permodalan usaha(sap bersamakuMKM kemenkopuKM).
" maka dari itu, pemerintah pusat memberikan bantuan tahap awal sekitar 22 trilyun kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro guna kelancaran usaha di masa pandemi Covid 19," Ucapnya.
Di bagian lain keynote speech Pjs Gubernur Sulut DR. Agus Fatoni, Msi. Mengatakan sampai kini pemerintah terus menancapkan gasnya usai presiden Jokòwi dan Wapres Maruf Amien di lantik.sebagai Presiden dan wakil Presiden di lantik periode kedua.
Pemerintahpun menargetkan tahun 2020 ini sebanyak 15 juta penerima bantuan UMKM dengan 2,4 juta bantuan kepada pelaku usaha, belum lagi bagi pelatihan kartu prakerja yang mencapai 5,6 trilyun fan bansos 92,8 trilyun dan program lainnya yang di luncurkan presiden Jokowi.
Sementara itu melalui on line data sistem(ODS) fi dinas Koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar 6301 yang tersebar di 15 Kabupaten dan Kota di Sulut.
Sedangkan yang aktif 3659 koperasi sedangkan yang tidak aktif 2622 koperasi.setelah edaran gubernur melalui bupati dan Walikota tanggal 27 oktober 2019 koperasi yang mendaftar kembali 1289 tapi setelah di lakukan verivikasi dari jumlah ternyata koperasi yang aktif dan sehat hanya 325 koperasi.
Dinas Koperasi Sulut terus berupaya dengan meluncurkan puluhan produk lokal diantaranya,oma yuli cakalang saus, kopi kawanua, kopi redo, ikan tandipan asli, kacang sanggah indri, kacang songara kawangkoaan.
Pemprov Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah di tengah pandemi Covid 19 yang jumlahnya mencapai 400 an ribu sudah terinfeksi virus corona di Indonesia dan 50 juta di dunia.
Barangkali ada " beautiful wishes and high hopes" atau harapan yang indah dan besar atas di selenggarakan kegiatan webinar dengan narasumber yang kredibel dan kompeten.
Ada pepatah "where is a will, there is a way"(dimana ada kemauan disitu ada jalan)paling tidak publik harus cepat merespon rencana dan program pemerintah.
Di sisi lain kadis Koperasi dan UMKM Sulut Ir Ronald Sorongan Msi.ada kendala kecil yang terjadi mengenai penerima UMKM di Sulut.
" yakni adanya double nama yang dikirim ke Pemerintah pusat, tapi yang pasti pemprov Sulut akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah pusat guna kelancaran penyaluran bantuan, " sebutnya seraya menuturkan bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254 data yang sudah di verivikasi dan sementara berjumlah 216.230(masih ada sisa data clean yang akan menyusul) yang sudah mendapat SK dari Kemenkop berjumlah 140.618 yang di usulkan oleh diskon Sulut, Bank BRI, BNI, Pengadaan dan PNM.
Sementara itu DR Jerry Masih,Phd direktur P3S mengungkapkan bahwa kegiatan WEBINAR sangat membantu guna kelancaran di segi komunikasi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah pusat.
"Pemprov Sulut dalam hal ini dinas koperasi dan UMKM sejauh ini telah berperan aktif dalam artian bantuan yang bersentuhan dengan masyarakat di masa pandemi Covid 19 ini sangat membantu demi kesejahteraan masyarakat.Sulut" Ungkapnya.
Turut hadir sebagai peserta dosen dan mahasiswa Unsrat,akademi serta insan pers.
Peliput(John Vandersloot)
