BITUNG KOMENTAR- Pjs Wali Kota Bitung Drs. Edison Humiang, MSi., bakal melepas jabatannya sebagai pucuk pimpinan sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung kurang dari 29 hari mendatang. Humiang mengungkapkan, selama menjalankan tugas sebagai pejabat sementara wali kota Bitung, menghadapi masalah-masalah yang banyak dan sudah ada beberapa masalah dilakukan untuk mencari sumber masalah dan tawaran solusi.
Adapun beberapa masalah dipaparkan Humiang ketika ditemui sejumlah wartawan di ruangannya lantai 3 (Tiga) Pemkot Bitung, yang dihadapi sejak menjabat Pjs Walikota Bitung, yakni gaji Tenaga Honor Lepas (THL) belum terbayarkan sejak bulan oktober sampai desember, kemudian gaji buruh kebersihan belum juga terbayarkan, ada lagi gaji THL BLCC itu juga belum dibayari sejak bulan januari sampai saat ini. Rumah adat pameran yang raib entah kemana, selanjutnya PT Sik Asia didalamnya sejumlah karyawan warga Bitung upahnya juga belum dibayarkan sejak bulan agustus namun sudah ada solusinya, sanksi pemecatan terhadap THL terbukti melakukan pelanggaran atau berpihak pada salah satu paslon, masih ada pula pala dan rt melakukan hal yang sama, menurutnya (Pjs Walikota-red) akan ditindak dalam waktu dekat ini.
"Iya, banyak sekali permasalahan yang saya hadapi sejak menjabat Pjs Wali Kota Bitung, namun sudah ada solusinya. Untuk gaji THL itu sudah saya diperjuangkan bersama-sama anggota DPRD Kota Bitung yang dituangkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan, untuk semua gaji THL akan segera terbayarkan, kemudian untuk buruh kebersihan tidak ada pengurangan buruh, tidak ada juga potongan gaji buruh, dan untuk upah secepatnya juga itu dibayarkan penuh sampai bulan november, untuk upah desember itu dirapatkan lagi dengan tim anggaran karena terlambat di komunikasikan oleh DLH. Nah, menyangkut rumah adat pameran silahkan rekan rekan wartawan konfirmasi ke Kaban keuangan, dia nanti yang akan menjelaskan," kata Humiang.
Sejak awal, lanjut Humiang, dia menekankan pentingnya Kota Bitung dalam menghadapi Pilkada 2020 semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Honor Lepas, Pala dan RT wajib untuk netral tidak terlibat politik praktis.
"Pejabat, ASN, Camat, Lurah serta Kepala Lingkungan (Pala), dan RT diwajibkan untuk turut serta mensukseskan Pilkada 2020 dengan tetap bersikap netral. Di poin lima dalam fakta integritas itu jelas. Akan ada sanksi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahkan sampai pada sanski pemecatan jika terbukti tidak netral!," tegas Humiang, Jumat (6/11/2020) pukul 11:52 Wita. (Ivan)
.jpeg)
