BITUNG KOMENTAR--Gelaran Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi mengharuskan penyelenggara lebih fokus dan berhati-hati dalam melaksanakan protokol kesehatan. Semua tahapan Pilkada dilakukan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua pihak.
Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting persiapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Termasuk didalamnya KPPS yang akan bertugas melaksanakan pemungutan suara di TPS.
Dalam hal ini, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung sebagai pihak penyelenggara Pilkada 2020 harus lebih serius dalam melakukan penerapan protap kesehatan. Pasalnya, ternyata aturan PKPU Nomor 13 tentang penerapan protokol covid-19 yang sering digembor-gemborkan disinyalir hanya sebagai formalitas saja.
Buktinya, sebagai penyelenggara Pilkada jaran KPU sendiri malah yang melanggar protokol kesehatan.
Hal ini terlihat jelas dalam rapid test yang dilakukan pihak PPK Matuari kepada 972 calon KPPS yang digelar di, Kompleks Stadion Duasduara, Senin (09/11/2020).
Ratusan KPPS ini berkeremun tanpa memperhatikan jarak satu dengan yang lainnya.Protap yang harusnya menjadi fokus utama malah diabaikan.
Ketua Panwascam Matuari, Hesky Goni kepada media ini mengatakan jika pihaknya sudah melakukan teguran. Namun tetap kualahan karena ada ratusan orang yang berada di lokasi yang sama.
"Panwas Matuari akan proses dugaan pelanggaran protokol covid-19 saat pelaksanaan rapid test calon KPPS ini," tegas Goni.
Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Bitung, Idhli Ramdhani Fitriah saat dikonfrimasi perihal rapid test massal pada jajaranya yang terindikasi melanggar protap ini membantah dan beralasan kalau kedatangan petugas agak terlambat.
"Bukan terksesan dibairkan untuk tidak protap. Hanya kedatangan petugas agak terlambat. Tapi sudah diantisipasi sekarang untuk sesuai protap," jelasnya. (Ivan)
