Notification

×

Iklan

Iklan

PEMBAHASAN APBD-P 2020 DIHENTIKAN. REVANI : SAYA MENDUGA ADA AKTOR BESAR DIBALIK PERISTIWA INI

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:06 WIB Last Updated 2020-10-24T05:26:52Z


 

MANADO KOMENTAR - Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kota Manado dari Partai Perindo Revani Parasan. Jumat, (23/10/2020) mengatakan, bahwa hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi ribuan warga kota Manado, dimana ada ribuan ASN, bakal tidak menerima tunjangan tambahan penghasilan (TTP), lalu THL bakal dirumahkan semuanya, kemudian buruh sampah, rohaniawan, para pendeta, serta ratusan kepala lingkungan bakal bakal tidak menerima insentif lantaran APBD Perubahan kota Manado tahun anggaran 2020, yang mengakomodir anggaran tersebut dihentikan pembahasannya oleh badan anggaran DPRD Manado lewat ketukan palu Ketua DPRD Manado Aaltje Dondokambey pertanda APBDP tidak bisa d ilanjutkan, karena alasan kadaluarsa.


"Sebagai anggota DPRD, saya menyayangkan sikap Ketua DPRD yang mengetuk palu sidang pertanda pembahasan APBDP dihentikan pembahasannya. Lalu semua anggota badan anggaran terdiam tanpa perlawanan, padahal badan anggaran adalah keterwakilan dari semua fraksi yang ada di DPRD Manado,”ujar Revani.


Dia kemudian menduga, bahwa dihentikannya pemabahasan APBD P Kota Manado lantaran ada actor diinternal DPRD Manado yang diduga sengaja mendorong Ketua DPRD untuk segera menghentikan pembahasan APBD-P.


"Saya yakin, bahwa dibalik itu, ada oknum di DPRD Manado yang diduga sengaja mendorong Ibu Ketua untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD-P, yang didalamnya tertata anggaran untuk ribuan masyarakat kota Manado. Saya sedih karena memikirkan para THL, kaum rohaniawan, para pendeta, kepala lingkungan, buruh sampah, penyapu jalan serta ribuan lansia. Karena didalam APBD Perubahan itulah tertata semua anggaran mereka,” ujar Revani


Bahkan 2 bulan kedepan dipastikan kelumpuhan ekonomi akan terjadi di kota manado karena dampak dari dihentikannya pembahasan APBD-P 2020 ini.


"Terus siapa yang akan bertanggung jawab, takutnya gelombang kemiskinan besar akan terjadi dikota manado.

Untuk itu DPRD harus melayani rakyat dengan pendekatan yang utuh masuk ke dalam inti persoalan dasarnya. Bukan sekadar bermain-main dengan kebijakan di permukaan saja, sementara esensi masalah  dihentikannya pembahasan APBD-P sama sekali tidak tersentuh," ungkap Revani


Senada juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Nasdem dari Partai Perindo Robert Tambuwun 


"Menurutnya semestinya para anggota DPRD harus memikirkan dampak krusial seperti kelaparan yang akan terjadi.


Banyak pakar filsafat mencoba menyusun struktur logika persoalan lapar ini agar segera didapatkan pemecahannya. Tapi teori sehebat apapun tidak akan ada kemaslahatannya bila DPRD sebagai corong masyarakat, tanpa turun menolong kaum miskin dengan mendorong fungsi budgedting untuk dampak dihentikannya pembahasan ini. 


"Agar para buruh, penyapu jalan, rohaniawan, lansia, dan THL bahkan Kita semua bisa hidup  layak.


Tentunya masyarakat yang sehat barangkali merinding ketika berpikir dan membayangkan bagaimana seandainya 90% masyarakat kota manado yang seharusnya harus menerima upah kerja. 


"Lantas dibiarkan, akibat dampak dari dihentikannya pembahasan APBD-P, tentunya akan koya jika rakyatnya lapar. 


Apakah kita sebagai legislatif dan eksekutif akan siap harta kita diberikan kepada THL, buruh sampah, penyapu jalan, lansia dan rohaniawan.


"Silahkan masyarakat yang menilai, siapa yang pro rakyat dan siapa yang tidak peduli kepada rakyat," jelas Obe sapaan akrabnya (Alpin)

×
Berita Terbaru Update