AMURANG KOMENTAR-Bunda SARON sapaan akrab Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) daerah Pemilihan (Dapil) Minsel – Mitra yang memperjuangkan Aspirasi Rakyat dengan tugas dan fungsi anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Sandra Rondonuwu STh. S.H
Figur yang biasa disapa Saron ini diberbagai pembahasan selalu menunjukan kepiawaiannya untuk Menginterupsi dan menyikapi substansi persoalan ke pihak Eksekutif dalam usaha memperjuangkan keinginan dan aspirasi dari rakyat Sulawesi Utara lebih khusus dari dapil Minsel – Mitra.
Nah Belum hilang diingatan kita terkait rasa geramnya Saron sapaan Anggota Dewan yang juga Wakil ketua DPD PDIP Sulut, tentang Pembangunan Rumah Singga untuk Penanganan Pasien Covid-19 di Sulut, lagi-lagi muncul video viral yang memperlihatkan seorang Srikandi Sulut asal Minsel yang sangat Pro rakyat dan menginginkan keadilan dalam pengelolahan anggaran di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulut yang dinilainya tak menunjukan rasa keadilan.
Dua Dinas tersebut menurut Saron yaitu Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak kemudian Dinas Pendidikan Sulawesi Utara.
Menurut Saron
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak harusnya diperhatikan terkait anggaran karena menurut Saron Dinas ini merupakan tolak ukur dalam menjaga, meningkatkan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang Bermutu berdaya saing dan berhasilguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.
“Saya merasa ada hal yang sangat tidak wajar dan saya prihatin karena ada dinas yang dianggap dinas buangan padahal dinas tersebut sedang menciptakan generasi penerus yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, anggarannya terlalu kecil, padahal mereka harus mendata ada banyak perempuan hamil di Sulut. Bagaimana penanganan Gizi , Vitamin dan ada jaminan dalam menciptakan generasi handal namun tidak tergambar dalam anggaran dari dinas tersebut,” Jelasnya.
Saron menambahkan, ada juga Dinas Pendidikan yang menurutnya tidak ada kesesuaian antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain yang menurutnya tidak menggambarkan mutu pendidikan dan atau Kwalitas pendidikan yang mestinya diutamakan.
Salah satu masyarakat Kabupaten Minsel Rusly Tamara mengakui Figur Anggota DPRD Sulut seperti Sandra Rondonuwu merupakan Figur yang pro rakyat bukan hanya 4D (Datang, Duduk, Diam, Duit).
“Ia harusnya seperti ini seorang Anggota Dewan yang menyerap aspirasi dan Menyampaikan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya agar cepat di eksekusi Pemerintah, maka menurut saya ibu Sandra Rondonuwu sangat Pro Rakyat bukan anggota Dewan 4D,” ucap Ade sapaanya dengan senyum.
Maka sangat dibutuhkan Perjuangan untuk membela kepentingan rakyat dan membuat rasa aman, adil dan sejahtera adalah bagian penting dari Tugas dan Fungsi Anggota DPRD yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam terlaksananya suatu keputusan yang menguntungkan rakyat.
(Vanbasten)
Figur yang biasa disapa Saron ini diberbagai pembahasan selalu menunjukan kepiawaiannya untuk Menginterupsi dan menyikapi substansi persoalan ke pihak Eksekutif dalam usaha memperjuangkan keinginan dan aspirasi dari rakyat Sulawesi Utara lebih khusus dari dapil Minsel – Mitra.
Nah Belum hilang diingatan kita terkait rasa geramnya Saron sapaan Anggota Dewan yang juga Wakil ketua DPD PDIP Sulut, tentang Pembangunan Rumah Singga untuk Penanganan Pasien Covid-19 di Sulut, lagi-lagi muncul video viral yang memperlihatkan seorang Srikandi Sulut asal Minsel yang sangat Pro rakyat dan menginginkan keadilan dalam pengelolahan anggaran di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulut yang dinilainya tak menunjukan rasa keadilan.
Dua Dinas tersebut menurut Saron yaitu Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak kemudian Dinas Pendidikan Sulawesi Utara.
Menurut Saron
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak harusnya diperhatikan terkait anggaran karena menurut Saron Dinas ini merupakan tolak ukur dalam menjaga, meningkatkan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang Bermutu berdaya saing dan berhasilguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.
“Saya merasa ada hal yang sangat tidak wajar dan saya prihatin karena ada dinas yang dianggap dinas buangan padahal dinas tersebut sedang menciptakan generasi penerus yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, anggarannya terlalu kecil, padahal mereka harus mendata ada banyak perempuan hamil di Sulut. Bagaimana penanganan Gizi , Vitamin dan ada jaminan dalam menciptakan generasi handal namun tidak tergambar dalam anggaran dari dinas tersebut,” Jelasnya.
Saron menambahkan, ada juga Dinas Pendidikan yang menurutnya tidak ada kesesuaian antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain yang menurutnya tidak menggambarkan mutu pendidikan dan atau Kwalitas pendidikan yang mestinya diutamakan.
Salah satu masyarakat Kabupaten Minsel Rusly Tamara mengakui Figur Anggota DPRD Sulut seperti Sandra Rondonuwu merupakan Figur yang pro rakyat bukan hanya 4D (Datang, Duduk, Diam, Duit).
“Ia harusnya seperti ini seorang Anggota Dewan yang menyerap aspirasi dan Menyampaikan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya agar cepat di eksekusi Pemerintah, maka menurut saya ibu Sandra Rondonuwu sangat Pro Rakyat bukan anggota Dewan 4D,” ucap Ade sapaanya dengan senyum.
Maka sangat dibutuhkan Perjuangan untuk membela kepentingan rakyat dan membuat rasa aman, adil dan sejahtera adalah bagian penting dari Tugas dan Fungsi Anggota DPRD yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam terlaksananya suatu keputusan yang menguntungkan rakyat.
(Vanbasten)
.jpeg)
