 |
| JAMES KARINDA |
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Manado Noortje Van Bone itu, menjadi menarik karena para anggota Banggar diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan pertanyaan kepada Direksi PT Air dan PDAM.
Setelah Itu, Direktur Umu PT Air James Karinda SH. MH, memaparkan secara detil mengenai kondisi PT Air dari semua aspek, termasuk kondisi karyawan.
Menurut JK, Dalam rapat terakhir pihaknya sudah mendesak WMD untuk ikut membatu kondisi yag terjadi di PT Air dimasa pandemic covid-19.
JK kemudian menjelaskan, bahwa pelanggan aktif saat ini mencapai 20-ribuan, tetapi karena adanya bencana non alam yakni covid-19, banyak masyarakat pelanggan yang di PHK dari pekerjaan, yang berdampak pada menurunnya niat bayar pelanggan.
“Saya perlu menjelaskan, bahwa sejak bulan Mei ada sekita 8-ribuan yang tidak aktif membayar dan itu tidak bisa dipaksakan, karena PT Air adalah perusahaan pelayanan untuk masyarakat. Yang bisa kami lakukan adalah menyurat kepada pelanggan. Pada intinya, kalau tak mampu membayar kami panggil ke kantor, kemudian kami lakukan kajian dan memberikan keringanan. Air ini adalah bahan pokok masyarakat. Apa lagi kondisi covid,’jelas JK.
Lalu dengan kondisi keuangan yang menurun drastis, harusnya kami lakukan PHK puluhan karyawan, karena kita tidak mampu lagi membayar gaji karyawan.
Lanjut dijelaskan JK, dalam belanja tetap ada yang sangat urgen untuk dibayar diantaranya, biaya produksi air, kemudian membayar gaji karyawan dan yang ketiga paling prioritas bayar listrik.
“Di PLN, kalau sudah tiga hari kami terlambat bayar listrik, langsung mati. Kalau tidak ada listrik, maka semua produksi air mati se-Kota Manado. PLN sama sekali tidak berkompromi. Walaupun kami sudah menyurat, tetap harus bayar. Ini salah satu pengeluaran uang terbesar perusahaan. Kewajiaban kami membayar ke PLN setiap bulan mencapai Rp700 juta untuk 7 lokasi tempat produksi air. Jadi kalau PLN padam sekira 6 jam, produksi air terhenti dan yang paling ditakutkan adalah air akan berbalik ke arah penampungan. Nah ini akan merusak mesin yang bekerja untuk memproduksi air,”ujar JK.
Pertanyaan dari masyarakat, bahwa PLN sudah jalan tapi airnya belum tersuplay ke masyarakat?. Itu karena karena bak penampungan harus diisi terlebih dulu baru air bisa jalan normal.
“Kami harus katakan, Genset yang biasa kami gunakan disaat PLN padam sudah rusak sejak banjir bandang tahun 2014 yang menghantam kota Manado. Kita tau bersama, bahwa setengah intalasi dan bangunan PT Air waktu itu terendam air,”ujarnya.
Disisi lain kata JK, mengenai surat yang diajukan pihak Direksi ke DPRD, itu lantaran kondisi keuangan yang semakin menurun. tetapi karena hubungan emosional karyawan sangat baik , mulai dari Direksi dan karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun serta para THL, maka kami sepakat untuk menurunkan upah dengan catatan tidak ada karyawan yang di PHK. Apabila kami tidak lakukan itu, maka kurang lebih 60 karyawan harus dirumahkan.
JK kemudian menjelaskan maksud dan tujuan surat yang dilayangkan pihak Direksi ke-Pimpinan Dewan, bahwa maksud surat itu, bukan meminta bantuan dana hibah, sebab bertentangan dengan UU.
“Jadi yang bisa dilaklukan Pemkot untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat soal ketersediaan air bersih adalah meminta DPRD untuk menyetujui sekaligus membantu masyarakat soal membayaran rekening air dari warga yang tak mampu karena kondisi covid. Dan ini sudah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia,”papar JK.
Dijelaskan JK, sebenarnya pemerintah bisa bayarkan setiap bulan yang rata-rata 150 ribu atau paling tinggi 200 ribu untuk menengah ke bawah. Mungkin ini suatu kepedulian yang bisa dilakukan. Melihat kondisi ril warga yang terdampak covid. Kalau itu bisa direspon, kami berterima kasih. Kalau belum, kami memahami kondisi DPRD dan Pemkot tentang pengelolaan anggaran. Jadi kami harus kelola dengan apa adanya,”tandas mantan legislator Sulut ini.(jose)
.jpeg)
