"Sampai sekarang buku LHP BPK Tahun 2019 tidak diberikan kapada kami, sebagai pimpinam dewan, padahal ini penting untuk masuk ke Pembahasan Anggaran bersama TAPD. Saya anggap buku ini sakti karena menghilang entah kemana. Jadi lewat buku itu kami bisa mengungkap “dosa” sejumlah SKPD,ujar Lumowa.
Menariknya kata Lumowa, pimpinan dewan dan anggota tidak satupun yang memegang buku LHP itu
“Jangankan Anggota Dewan, kami saja pimpinan Dewan tidak diberikan sampai saat ini ada apa? Padahal sudah 4 kali dapat WTP dari BPK tapi giliran pembagian buku LHP BPK tak kunjung nongol di meja pimpinan, mau sembunyi dari kesalahan?, "terang Lumowa dengan nada bertanya.
“Ini saya anggap pelecehan terhadap pelecehan terhadap Lembaga Legislatif, "Ucap Lumowa.
Beberapa Anggota Dewanpun menyatakan hal yang sama yaitu
Ketua Fraksi Primanas DPRD Minsel, Jaclyn Koloay SH, “buku LHP belum pernah dia lihat karena belum pernah diberikan, ada apa dengan Pemkab Minsel?, "Tanya Koloay.
Seharusnya, kata Koloay, jika BPK telah memberikan opini WTP, Pemkab Minsel tidak perlu ragu untuk memberikan buku LHP kepada semua anggota DPRD.
Desakan yang sama juga dilontarkan Ketua Komisi III, Franky Lelengboto ST. (Frato) Pemkab Minsel harus memberikan buku itu kepada anggota DPRD.
“Anggota DPRD wajib mendapatkan buku LHP BPK. Yang jadi pertanyaan, mengapa buku itu belum kami terima? Ada apa sebenarnya,” kata Frato.
Sekretaris Daerah Denny Kaawoan saat dihubungi untuk mengkonfirmasi hal tersebut ruangannya sedang rapat Vikon dan dihubungi via telepon seluler tak bisa dihubungi beberapa kali pun tak bisa, inilah Sekda yang super sibuk karena Covid19, "Ucap salah satu ASN.(kenzi)
