Notification

×

Iklan

Iklan

BAWASLU SIAPKAN REKOM PENUNDAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINSEL

Selasa, 03 Maret 2020 | 23:22 WIB Last Updated 2020-03-03T15:22:58Z
FRANNY SENGKEY
AMURANG KOMENTAR-Menyusul belum adanya dana hibah yang disalurkan oleh Pemerintah ke pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minsel, membuat kedua lembaga negara itu berniat untuk tidak menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Sampai saat ini, belum ada dana hibah yang dikucurkan pihak Pemkab Minsel, baik kepada KPU dan kami sebagai Pengawas pemilu. Bagaimana kami bisa bekerja jika tidak ada dukungan dana. Kami butuh dana oprasional untuk bekerja,”tegas  Koordinator Divisi Hukum (Kordiv Hukum)  Bawaslu Minsel Franny Sengkey SE, kepada wartawan.

Kendati begitu kata Sengkay, gelaran Pilkada di Minsel tetap akan dilaksanakan, tetapi hanya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut saja.
”Jadi kita hanya hanya akan melaksanakan Pilgub saja. Dan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kita tunda saja pelaksaannya hingga tahun 2024 mendatang,”ujar mantan Pemred Harian Cahaya Pagi ini.

Dia kemudian menyebutkan, bahwa anggaran adalah motor dan energy bagi KPU dan Bawaslu  untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di setiap daerah, khususnya di Kabupaten Minsel. Dan Pemerintah wajib untuk menyediakan anggaran Pilkada melalui dana hibah.

“Jangan kita dibawah-bawah dalam persoalan internal antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten. KPU dan Bawaslu adalah lembaga Negara yang ditugaskan oleh undang-undang untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada. Saya harus tegaskan, bahwa Pemkab Minsel tidak mampu memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada,”ujarnya.

Disisi lain kata Sengkey, saat ini pihaknya sedang menyiapkan sebuah konsep, untuk merekom penundaan Pilbup Minsel karena alasan, Pemkab tidak menyiapkan dana untuk Pilkada.

”Langkah akhir yang harus kami tempuh adalah membuat konsep untuk merekom penundaan Pilbup Minsel. Dan Rekom ini tentu akan kami sampaikan langsung ke Bawaslu-RI dan DKPP serta Kemendagri di Jakarta,  dengan alasan tidak ada anggaran. Apapun resikonya, langakah ini harus kami ambil,”tandas Sengkey serius.(jose)



×
Berita Terbaru Update