“Jadi kami melakukan kunker ke DPRD Manado ini. Adalah untuk mencari informasih tentang regulasi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan, karena kami tau. DPRD Manado sudah menyalurkan bantuan sosial itu,”kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bitung, Yondries. E. Kansil. SH. MH, Rabu (20/11/2019), bertempat di kantor DPRD Manado.
Menurutnya, regulasi untuk penyaluran bantuan PKH sangat penting untuk dikomparasikan dengan regulasi yang akan menjadi landasan hukum penyaluran PKH di kota Bitung.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota bitung, Billy Glen Lomban mengatakan, bantuan PKH di kota Bitung, akan disalurkan kepada warga yang benar-benar layak untuk menerimanya. Itu sebabnya perlu adanya regulasi, termasuk mekanisme penyalurannya.
“Sistem penyaluran harus sesuai aturan, sehingga pemerintah tidak salah sasaran. Jika pemerintah menyalurkan bantuan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanyaa, maka kami DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan akan menjadi sasaran kemarahan warga penerima PKH. Itu sebabnya kita harus melakukan study banding didaerah-daerah yang sudah memiliki regulasi itu,”tandas putra Walikota Bitung itu.
Rombongan Komisi I DPRD Kota Bitung, diterima oleh Kabag Fasilitasi Dewan kota Manado, dan beberapa staf serta sejumlah Wartawan pos liputan DPRD Manado.
Rombongan DPRD Kota Bitung dipimpin oleh Ketua Komisi I, Yondries Kansi. SH. MH, Wakil Ketua Rudolf Wanta, Sekretaris Franky Julianto. ST dan anggota masing-masing, Habrianto Ahmad,Beno O Mamentu, Maikel B Walewangko,Billy Glen Lomban, Randito Maringka, serta Muhamad Yusuf Sultan.(jose)
