Notification

×

Iklan

Iklan

DIKLAT TEKNIS KESYAHBANDARAN PERKUAT SULUT PINTU GERBANG DI PASIFIC

Senin, 28 Oktober 2019 | 18:17 WIB Last Updated 2019-10-28T10:20:37Z



SULUT KOMENTAR.  Dinas Perhubungan Propinsi Sulut bekerja sama dengan Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan.   Melaksanakan diklat teknis awal dasar-dasar kesyahbandaran khusus Dinas Perhubungan pada program diklat pemberdayaan masyarakat, juga
kerjasama dengan BPPTL Jakarta.

Diklat ini berlangsung mulai  Tanggal 28 Okt. - 1 November 2019. pelaksanaan bersama Kapus pengembangan SDM Kementrian Perhubungan dengan
40 jam pelajaran. Diikuti 50 peserta utusan Dishub Kabupaten / Kota se Sulut.  Metode diklat berupa ceramah, diskusi dan studi kasus.

Kepala Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan M. Sukri Pasilete, menjelaskan
tujuan diklat:  "Memberi dasar-dasar kompetensi kesyahbandaran di lingkup Dinas Perhubunga. Dalam pengelolaan penumpng, barang dan kepelabuhan lingkup kesyahbandaran". Hal ini berkaca dari kasus tenggelnya kapal di Danau Toba.

Berharap diklat ini menambah kompetensi dan pengetahun untuk diterapkan ditempat masing-masing peserta, agar kedepan tidak saling lempar tanggung jawab di lingkup pegawai perhubungan khusus transportasi laut baik tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten /Kota.

Sukri, berpesan kepada peserta agar jangan bosan-bosan mengikuti diklat seperti ini.  Karena ini baru dasar dan masih ada 73 jenis diklat teansportasi laut yang akan dilewati kedepan. Ini yang pertama. Kedepn Balai Diklat siap fasilitasi hal yang sama di Sulut. Tegasnya.



Gubernur Sulut dalam sambutan yang dibacakan Dr. Linda D. Watania, MSi. MM,  selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus membuka kegiatan ini. Mengapresiasi pelaksanaan diklat ini sebagi bentuk kolaborasi memperkuat sektor pelabuhan di Sulut Sekaligus  pertegas Sulut sebagai pintu gerbang kawasn timur Indonesia di Pasific.

Semoga menghasilkan prosedur layanan yang sederhana terkait transhipment, eksport, dan kesiapan SDM.   Sinergikan langkah dan persatuan dalam mendorong pembangunan daerah dan nasional secara mandiri berdaulat dan gotong royong.

Kesempatan untuk Peningkatan kompetensi menangani aspek Keselamatan, Sapras dan SDM di Daerah harus tau pengelolaan kesyabandaran sebagai aparat teknis di daerah.

Kewajiban daerah harus menguasai kompetensi.  Mendorong kepada peserta ada outcome ditempat kerja masing-masing tidak sekedar datang absensi kemudian pulang. Pintah Watania diakhir sambutanya.(jansen)










×
Berita Terbaru Update