SULUT KOMENTAR. Hari terakhir Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (27/8), Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, optimis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Propinsi Sulut mampu membuat perubahan terkait SAKIP dan Reformasi Birokrasi. Dalam perencanaan penganggaran harus berbasi capaian.
Sebagai mana diberitakan sebelumnya terkait SAKIP Pemprop Sulut, Silangen, minta kepada OPD, sebelum mengajukan anggaran tahun 2020, harus mengingat bahwa apa yang diajukan itu harus dipertanggungjawabkan. Sehingga penyusunan anggaran bukan copy paste dari tahun sebelumnya tapi harus jelas apa programnya dan bagaimana outcomenya.
Demikian disampaikan Sekdaprov Silangen pada kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut di Manado, Selasa (27/8/2019).
Terkait reformasi birokrasi, Silangen meminta seluruh pejabat semakin meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerjanya karena monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kinerja perangkat daerah terus dilakukan sesuai perjanjian kinerja.
Apabila pejabat tidak memenuhi perjanjian kerja dapat berujung punishment dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Kendati demikian, menurut Silangen, opsi tersebut masih dipertimbangkan hingga dilakukan evaluasi dahulu oleh tim terkait kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur Sulut sebelum diambil keputusan.(jansen)
