 |
| foto ilustrasi |
Pembentukan tersebut didasarkan pada kebutuhan nelayan akan sarana dan prasarana yang minim dilapangan, sehingga dengan dasar pemikiran yang sama secara mufakat atas 10 orang atau lebih membentuk kelompok nelayan dengan tujuan agar semua anggota bisa sejahtera
Namun azas tersebut tidaklah spenuhnya terjadi dan benar, sebagaimana informasi yang berhasil dihimpun oleh media ini. Sebuah kelompok nelayan yang berada di Kecamatan Amurang diduga kuat telah dikuasai oleh satu orang dengan cara memperkaya diri atas bantuan pemerintah terhadap bantuan kelompok yang diterima
“Selama tujuh tahun bantuan kelompok tidak pernah kami terima bahkan, aset miliaran rupiah seperti kapal motor dan mobil serta semua pendapatan hasil dari kelompok selama tujuh tahun tidak pernah kami terima sebagai anggota, Begitu juga dengan suntikan dana bagi kelompok untuk setiap tahunnya, kami tidak pernah tau dan kami menuntut semua hak hak sebagai kelompok untuk dikembalikan"terang sumber yang tak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan DR Meidy Maindoka saat dihubungi di nomor 0812xxxx tidak menjawab
Masalah tersebut menjadi perhatian serius pimpinan dewan Romi Pondaag SH.MH. Menurutnya, pihak Dinas Koprasi harusnya melakukan evaluasi terhadap kelompok yang sudah terbentuk.
“Saya minta Dinas Koperasi dan UMKM melakukan evaluasi kelompok kelompok yang mengatasnamakan kepentingan anggota tapi kenyaataanya tidak, Kaji setiap kelompok nelayan ataupun koperasi yang tidak ada perkembangan dan kemajuan. Jangan sudah tau tidak jelas masih dibantu, itu tugas utama Dinas Koperasi dan UMKM. Kadis koprasi harus memberikan penjelasan secara transparan,"tegasnya.(Ren)
