Komentar.co.id Minsel
- Kegiatan reses anggota DPRD Sulut untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui Daerah
pemilihan masing-masing wajib dilaksanakan setiap anggota legislativ
sesuai perintah undang-undang.
Sangat disayangkan hal tersebut ternyata belum dipahami bahkan disalah diartikan sebagai bentuk kampanya oleh sejumlah aparat desa di Minahasa Selatan.
Seperti yang terjadi di desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Minsel Jumat (7/12-2018) saat anggota DPRD Sulut Felly Estelita Runtuwene, SE melaksanakan kegiatan reses III tahun 2018.
Ratusan warga sangat antusias mendengarkan pemaparan Legislator dapil Minsel- Mitra ini terkait progres dan pembangunan yang dibiayai APBD maupun APBN di Sulawesi Utara.
Namun Kepala Desa Elusan Frans Ampow yang diharapkan hadir mendampingi sekaligus menyampaikan aspirasi warga tak terlihat batang hidungnya dengan alasan yang tidak jelas. Demikian pun aparat pemerintahan setempat lainnya tidak merespon meski sudah dihubungi.
Ketidak hadiran aparat Desa setempat disesalkan anggota DPRD Felly Runtuwene. Dirinya mengungkapkan, sebelunya surat pemberitahuan kegiatan tersebut sudah dilayangkan ke pemerintah setempat.
“ Sangat disayangkan pemerintah desa tidak merespon. Saya tidak tahu apakah ini karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan atau karena ada keterkaitan dengan politik. Saya harus sampaikan disini ketika ada acara seperti ini tidak boleh ada urusan dengan partai politik walaupun saya disini lahir dari partai politik. Tapi ketika saya duduk di DPRD Propinsi maka saya sudah melebur dengan semua masyarakat. Tidak pilih warna, mana yang kuning mana yang merah, mana yang biru dan sebagainya. Saya hadir disini untuk semua masyarakat . Mudah – mudahan ketidak hadiran mereka bukan disengaja “ sesalnya
Lanjutnya, masyarakat harus memahami dimana kegiatan reses sangat penting dihadiri pemerintah setempat karena kegiatan tesebut dibayar oleh pemerintah untuk menyampaikan dan menerima masukan bahkan kritikan untuk diteruskan ke pemerintah Propinsi
Ketua BPD Alex Tambayong yang mewakili masyarakat ikut menyesalkan tidak hadirnya aparat pemerintah. “ Saya tidak mengetahui keberadaan HukumTua, kebetulan saya sebagai anggota BPD mewakili masyarakat , saya hadir disini. Kegiatan reses ini sangat bagus bagi masyarakat karena disini kami bisa memberikan banyak masukan dan gagasan demi kepentingan masyarakat desa kami.” ujarnya.
Sementara tokoh masyarakat Desa Elusan Joutje Turangan mengungkapkan kekecewaannya terkait tidak hadirnya pimpinan desa yang diduga sengaja menghindar dari kegiatan reses. “ Saya sangat kecewa karena dia sudah menerima pemberitahuan. Apapun alasannya saya tidak setuju atas sikap pemerintah desa, apapun itu dia (hukum tua) musti hadir karena ini untuk kepentingan desa,” semburnya.
Meski demikian sejumlah aspirasi masyarakat mendapat perhatian khusus politisi Nasdem ini terutama masalah krisis air minum yang dialami masyarakat Desa Elusan selama puluhan tahun.
Salah seorang tokoh agama setempat mengungkapkan masyarakat Elusan sangat menderita selama puluhan tahun akibat krisis air bersih yang merupakan kebutuhan utama, itupun kalau ada hanya dua dua hari sekali di salurkan ke masyarakat namun untuk mandi dan cuci saja . Sedangkan untuk air minum warga terpaksa harus menempuh puluhan kilometer untuk mendapatkan air layak konsumsi.
“ Selama puluhan tahun hingga saat ini hapir 70 persen
masyarakat melakukan aktifitas mandi cuci di sungai. Kami mohon pemerintah dapat melihat penderitaan
kami warga desa Elusan, “ pintanya.
Sementara perwakilan warga lainnya Noven Tambaani berharap pemerintah segera menuntaskan pembangunan ruas jalan Elusan-Rumoong Bawah belum terealisasi pengerjaannya. Demikian pula usulan lainnya yang disampaikan warga terkai potensi wisata air terjun dan Goa Wrang yang ada di lokasi desa Elusan untuk mendapat perhatian pemerintah menjadikannya sebagai destinasi wisata baru di Minsel.
Din Wokas warga lainnya memberikan usulan untuk pembuatan jembatan Tewalen yang menghubungkan hingga ke desa Kalait kabupaten Minahasa Tenggara agar mendapat perhatian pemerintah.
Disisi lain anjloknya harga kopra menjadi aspirasi kepada DPRD untuk mengawal keluhan petani agar diperjuangkan ke pemerintah karena kondisi tersebut sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi keluarga yang berimbas pada pendidikan anak-anak.
Menanggapi aspirasi warga khususnya krisis air minum, Felly mengaku prihatin belum adanya perhatian serius pemerintah Kabupaten Minsel menyangkut kebutuhan utama tersebut.
“Ini seharusnya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, bayangkan kita ini sudah puluhan tahun merdeka tapi masyarakat disini belum merdeka. Saya punya memory dengan desa ini sempat juga waktu itu ikut naik turun gunung mencari air di sungai,” ungkap Felly..
Terkait rendahnya harga kopra di pasaran, dirinya minta masyarakat diminta bersabar karena saat ini pemerintah propinsi melalui Gubernur Olly Dondokambey sementara melakukan langkah-langkah strategis guna memperjuangkan nasib petani kopra termasuk mencarikan solusi agar masalah tersebut tersebut dapat segera diatasi.
“ Saya minta warga bersabar karena pak Gubernur saat ini terus melakukan upaya-upaya mengatasi permasalahan kopra. Pak Gubernur juga telah melakukan beberapa pertemuan dengan para investor maupun stakeholder lainnya,” tutup Felly. (stem)
