Notification

×

Iklan

Iklan

Reses Bersama Tenaga Medis, JK Diminta Perjuangkan Tunjangan Khusus Beresiko Tinggi

Rabu, 29 Agustus 2018 | 06:43 WIB Last Updated 2018-08-28T22:51:54Z
Komentar.co.id Manado –  Kegiatan reses II 2018 Anggota DPRD Sulut James Karinda , SH,MH di Puskesmas Wawonasa Selasa (28/8-2018) dimanfaatkan para tenaga medis untuk  menyampaikan aspirasinya untuk diperjuangkan oleh ketua Komisi IV ini.

Salah satu hal yang dianggap penting  untuk menjadi perhatian pemerintah terkait profesi Dokter dan tenaga medis yang beresiko rentan terhadap tertularnya penyakit yang berasal dari pasien.

Kepala Puskesmas Wawonasa dr Nelly Tubagus mencontohkan di wilayahnya terdapat kurang lebih 10 warga yang terkena penyakit TBC yang selalu melakukan cek kesehatan di Puskesmas yang beresiko menularkan penyakitnya ke petugas medis.

“ Tugas utama kami sebagai Dokter maupun tenaga medis setiap harinya melayani masyarakat serta melakukan kontak langsung dengan pasien penderita  berbagai jenis penyakit seperti TBC dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat beresiko bagi kami  tertular penyakit dari penderita. Kami berharap para dokter dan tenaga medis dapat  diperhatikan  agar untuk mendapatkan  tunjangan resiko tinggi.” ujar dr. Nelly.

Disisi lain terkait  biaya perpanjangan Surat Ijin Praktek (SIP) bagi tenaga medis Puskesmas yang saat ini masih menggunakan dana pribadi bisa dianggarkan oleh Pemerintah.

“ Kami juga berharap  perhatian pemerintah  dalam pengurusan perpanjangan Surat Ijin Praktek (SIP) kami sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas kami masih menggunakan biaya pribadi. Karena proses mendapatkan ijin perpanjangan, kami  diharuskan mengikuti beragam symposium yang mesti kami tanggung sendiri, padahal kami kerja di instansi pemerintah.” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut James Karinda yang juga maju sebagai bakal calon DPR RI Dapil Sulawesi Utara mengatakan dirinya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Manado apakah hal tersebut bisa  dianggarkan dalam APBD.

“Terkait  tunjangan resiko, saya juga berharap tenaga medis bisa meminta  referensi dari daerah lain termasuk payung hukumnya. Sehingga bilamana anggaran tunjangan tersebut masuk ke dalam APBD tidak bermasalah, “ pungkas politisi Demokrat ini. (stem)

×
Berita Terbaru Update