Komentar.co.id Manado - DPRD Sulut mengesahkan dua Ranperda Perubahan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sulawesi Utara menjadi PeraturanDaerah (Perda) melalui Rapat Paripurna penyampaian laporan akhir Pansus DPRD Sulut yang dipimpin ketua DPRD Andrei Angouw Jumat (27/4-2018).
Ketua Pansus Noldy Lamalo dalam penyampaian laporan tentang hasil pembahasan Ranperda perubahan Perda Pajak daerah menyampaikan apresiasi atas responsif kepada SKPD yang bersama-sama Pansus membahas Ranperda hingga berjalan dengan baik sehingga bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Lamalo dalam laporannya mengatakan, sejumlah revisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah telah terjadi peningkatan pajak daerah sebesar 7,5 persen.
Menurutnya, pajak daerah yang merupakan primadona penerimaan daerah memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan serta membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam meningkatkan pelayanan serta kemandirian daerah sehingga direspon serius oleh DPRD Propinsi Sulawesi Utara lewat pembentukan Panitia Khusus.
Lebih lanjut dikatakannya beberapa perubahan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara antara lain nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah tahap satu ketentuan umum pasal I angka 6, pasal 7 ayat 1 huruf B tentang pajak progresif, Pasal 12 ayat 3,4 dan 5 yang mengatur tentang kendaraan baru dan lama serta pelaporan fiskal mutasi kendaraan, maupun perubahan fungsi kendaraan, pasal 13 A ayat 1 tentang ketentuan bagi kendaraan berat maupun kendaraan atas air, Pasal 19 ayat 1 tarif bea balik nama kendaraan bermotor, pasal 23, Pasal 25 tentang kepemilikan kendaraan bagi instansi pemerintah serta kendaraan luar daerah, Pasal 31 dan 32 tentang pajak pembelian bahan bakar oleh pihakindustri, pertambangan dan lain sebagainya, serta pasal 73 tentang penghapusan piutang pajak.
Sementara itu Sekretaris Pansus Marvel Makagansa dalam laporan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah propinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun2012 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengacu pada delapan landasan yang menjadi dasar hukum sehingga hasil pembahasan isi ranperda tersebut terjadi perubahan sejumlah pasal diantaranya pasal 12 struktur dan besaran tarif retribusi Kesehatan, pasal 17 obyek retribusi yang meliputi pemakaian tanah, bangunan, sumber daya mineral, laboratorium dan lain-lain.
Pansus berharap agar Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah propinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2012 dapat memberi kontribusi bagi daerah serta memberi manfaat yang besar dari segi pendapatan maupun masyarakat darisegi pemanfaatannya.
Sementara itu Sekretaris Pansus Marvel Makagansa dalam laporan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah propinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun2012 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengacu pada delapan landasan yang menjadi dasar hukum sehingga hasil pembahasan isi ranperda tersebut terjadi perubahan sejumlah pasal diantaranya Pasal 12 struktur dan besaran tarif retribusi Kesehatan, pasal 17 obyek retribusi yang meliputi pemakaian tanah, bangunan, sumber daya mineral, laboratorium dan lain-lain.
Diharakan agar Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah propinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2012 dapat memberi kontribusi bagi daerah serta memberi manfaat yang besar dari segi pendapatan maupun masyarakat dari segi pemanfaatannya.
Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara diwakili Wagub Steven Kandou mengapresiasi DPRD Sulut melalui pansus yang telah berkomitmen serta bekerjasama dalam merampungkan penyususnan kedua ranperda tersebut.
" Lembaga DPRD sebagai lembaga yang terhormat ini telah menghasilkan perda perubahan kedua atas peraturan daerah Propinsi Sulawesi Utara nomor 7 tahun 2011 danperubahan keduaatas daerah propinsi Sulawesi otara nomor 1 tahun 2012 tentang pajak dan retribusi,"ujar Wagub
Ditambahkannya Pemerintah akan berupaya agar pendapatan daerah semakin mengalami peningkatan dan berharap DPRD terus mengawal serta memberikan masukan sehingga apa yang dihasilkan ini untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pelayanan kepada masyarakat.(stem)
