Dalam rapat yang dihadiri para Asisten, pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Manado, Wawali Mor didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sektretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Usulu, menegaskan rapat TEPRA 2018 sangat penting agar setiap Perangkat Daerah mampu meningkatkan kinerjanya termasuk penyerapan anggaran pada tahun berjalan. “Jika ada Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan keuangannya rendah harus cepat introspeksi. Apalagi, kondisi itu dipicu karena kurangnya pengawasan dari kepala Perangkat Daerah. Ini tips bagi kita semua di jajaran pemerintah Kota Manado agar kedepannya menjadi lebih baik. Akan ada penghargaan kepada Perangkat Daerah yang realisasinya tertiggi dan terendah. Ini TEPRA kiranya bisa jadi acuan di tahun 2018. Diharapkan, semua Perangkat Daerah bisa menguasai dengan benar dan baik apa yang akan dilakukan pada instansi masing-masing,” tukas Wawali Mor.
Dirinya mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah di Pemkot Manado, termasuk Camat dan Lurah, agar terus meningkatkan kinerjanya. “Prosentase tertinggi ataupun terendah bukanlah ukuran, tetapi bagaimana memperbaiki serta meningkatkan efektifitas kinerja serta memanfaatkan anggaran dengan baik dan dapat dipertanggung-jawabkan,” tandas Wawali Mor. Menurutnya, sekarang ini untuk memonitor EPRA tidaklah sulit karena dibantu dengan teknologi aplikasi Cerdas EPRA Online (CEO). Aplikasi ini dibuat agar dimanapun para pejabat Pemkot Manado berada, bisa diakses untuk melihat perkembangan pelaporan baik fisik maupun keuangan masing-masing.
“Saya dan Pak Walikota meskipun berada di luar daerah, kami terus memonitor lewat aplikasi Cerdas EPRA Online ini. Aplikasi yang dihadirkan ini semata-mata untuk membantu kita di Pemkot Manado dalam melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan kita yang lebih transparan,” ujar Wawali Mor. Terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Wawali meminta para kepala Perangkat Daerah agar kooperatif dalam memberikan laporan. “Dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2017, kami welcome kepada pihak BPK yang datang memeriksa. Saya minta kepala Perangkat Daerah harus koorperatif mengawal dan memberikan laporan, jangan lari dari pemeriksaan. Supaya Opini BPK untuk Kota Manado berubah yakni meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bukan lagi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Mari kita merubah cara kerja yang kurang baik di tahun-tahun sebelumnya,” tukas Wawali Mor. Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manado Jonhly Otta Tamaka SE, mengekspos EPRA masing-masing Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Manado menempati tempat teratas dalam realisasi anggaran yakni mencapai 98,57 persen, menyusul Dinas Perhubungan 97,37 persen, Dinas Pangan 96,71 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 96,16 persen serta Dinas Pemuda dan Olahraga 94,68 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32,28 persen, kemudian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 33,17 persen, Dinas Kebakaran 61,03 persen, Badan Kepegawaian dan Diklat 68,71 persen serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 76,85 persen.(jose)
.jpeg)