Komentar.co.id Manado - Menyikapi berbagai persoalan yang ada di Sulawesi khususnya sektor Pariwisata mendapat perhatian serius Alumni UGM di Sulawesi Utara (KAGAMA) terkait pengembangan sector pariwisata yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dijelaskan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, pada diskusi akhir tahun yang digagas Keluarga Alumni UGM di Sulut (KAGAMA) bersama anggota DPD-RI, Ir Marhanny Pua dan Forum Wartawan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Forward Sulut) di kantor perwakilan DPD Sulut, Kamis (28/12/2017) sore, program pariwisata harus menjadi industri yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi langsung kepada masyarakat.
"Belum terlihat konsep bagus pariwisata di Sulawesi Utara. Ambil contoh di Yogyakarta, pariwisata sudah menjadi industri yang keuntungannya dinikmati semua masyarakat mulai pemilik hotel, penginapan kecil hingga pedagang kaki lima. Industri kerajinan souvenir hidup, akomodasi hotel dilengkapi ornamen khas sehingga wisatawan merasakan langsung suasana daerah," ujar Taufik Tumbelaka. Mantan aktivis UGM ini juga menyatakan sikap kurang setuju penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang yang menurutnya akan mematikan aktivitas wisata daerah lain di Sulawesi Utara.
"Penetapan KEK Pariwisata itu seperti memprioritaskan kawasan tertentu, padahal bicara pariwisata universal harus melibatkan potensi wisata semua daerah 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Bagaimana dengan program satu objek wisata unggulan di setiap kabupaten dan kota yang digaungkan sebelumnya?" tandas Taufik Tumbelaka.
Sebelumnya, Sisco Manosoh, dari Forward Sulut mempertanyakan kunjungan wisatawan China terbilang banyak di Provinsi Sulawesi Utara namun jasa kunjungan hanya didominasi travel tertentu.
"Sebagai wartawan kami menerima banyak laporan dari pengelola jasa wisatawan bahwa kunjungan wisatawan terbilang banyak di Sulut hanya dikuasai travel tertentu. Artinya, tidak ada keadilan bagi jasa pengelola wisata," tukas Sisco Manosoh.
Hal lain diungkapkan Ketua Pewarna Sulut ini, program pariwisata pemerintah provinsi kurang menyentuh wilayah Nusa Utara yakni Kabupaten Sitaro, Sangihe dan Talaud. "Program pariwisata provinsi harus menyentuh 15 kabupaten dan kota, namun kelihatan giat pariwisata hanya fokus di Manado dan Minahasa, sementara daerah lain masih tertinggal," tandas Sisco Manosoh.
Menyikapi beberapa hal yang masih mejadi persoalan tersebut, anggota DPD-RI, Ir Marhanny Pua, mengakui masih terdapat kelemahan pada program pariwisata di Sulawesi Utara. Sebagai anggota DPD pihaknya terus bersinergi memberi masukan positif kepada pemerintah daerah.
"Soal travel sudah saya diskusikan dengan bapak Gubernur kedepan pemerintah akan melakukan pengendalian travel menuju persaingan bebas dan sehat. Sekarang masih tahap awal selanjutnya kompetisi sehat," jelas Marhanny Pua pada diskusi yang dipandu Sekretaris Forward, Hendra dan Robby Mononimbar.
Begitu pula angka kunjungan wisatawan tahun ini hampir 100.000, lanjut Marhanny Pua, harus berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Daerah kunjungan wisatawan harus didukung penyediaan objek wisata sekaligus infrastruktur.
"Industri souvenir harus didorong agar masyarakat daerah ikut menikmati. Pemerintah juga harus mendorong pengembangan wisata di Nusa Utara. Pemikiran Sisco sebagai anak daerah itu bagus!" terang Marhanny Pua. (stem/*)
.jpeg)
