Dalam kesempatan tersebut Wabup Wongkar diterima Dra. Juariah yang merupakan Kepala Subdit Pendaftaran dan Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri.
“ Konsultasi ini sangat penting dimana di berbagai daerah termasuk Minahasa Selatan terdapat berbagai Ormas yang ada. Tentunya pemerintah akan mensosialisasikan Perppu ini agar paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 45 bisa kita cegahi,” ungkap Wabup.
Diketahui beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menerbitkan berbagai peraturan perundangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945.
Dalam pernyataannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. (ren)
