Headlines News :
Home » » LEGISLATOR SULUT TEMUI KONSTITUEN DALAM RANGKA MASA RESES I TAHUN 2017

LEGISLATOR SULUT TEMUI KONSTITUEN DALAM RANGKA MASA RESES I TAHUN 2017

Written By Komentar News on Sabtu, 06 Mei 2017 | 03:55

Masa Reses I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulut. Kegiatan ini merupakan kewajiban para anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat maupun mensosialisasikan kegiatan pembangunan dan aktifitas di lingkungan DPRD Sulut.

Ketua DPRD Provinsi Sulut , Andrei Angouw Daerah Pemilihan(Dapil) Kota Manado mengadakan Reses I tahun 2017 di Mahakeret Barat, Selasa (02/05/2017) sekira pukul 20.00 Wita. Dalam kegiatan reses ini banyak masyarakat yang antusias memberikan masukkan dan pertanyaan.


Salah satunya warga Mahakeret Barat, Bapak Yoke Emor , Beliau mengatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang mengeluh mengenai PLN yang sering mati lampu, dan juga tarif yang tiba-tiba di naikkan tanpa ada sosialisasi. “Kami masyarkat resah dengan tarif PLN yang tiba-tiba naik tanpa ada sosialisasi,” ujar Yoke.

Begitu juga dengan Bapak Ferry Salu yang bertanya mengenai program Pemerintah dalam hal ini program BPJS. “Kalau tidak salah ini merupakan program dari Bapak Jokowi tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi kenapa masyarakat yang kurang mampu harus membayar, kenapa BPJS tidak sinkron deng KIS,” tanya Ferry.

Menanggapi hal tersebut , Angouw mengatakan, mungkin baru kemarin dan hari ini yang mati lampu, PLN ini kendalanya transmisinya. “Kalau tidak salah tahun lalu kendalanya adanya pembangkit yang ada di Amurang, tersebuttapi saat ini transmisinya yang mereka harus lengkapi, mereka sudah meminta akan adanya Perda Pohon karena adanya pohon-pohon yang sudah tidak baik yang sudah mengganggu kabel, dan untuk tarif memang PLN nanti akan koordinasi,” pungkas Angouw.

Terkait BPJS dan KIS itu iuran BPJS di tanggung Negara, BPJS itu Asuransi, KIS itu Pemerintah yang bayar. “Kan ada BPJS , ada yang Mandiri itu di bayar sendiri,ada yang tidak mampu yang di bayar negara itu adalah KIS, di Sulut ada 30% yang belum tercover, koordinasi saja dengan Lurah, karena ini tanggung jawab Pemerintah dalam Kota, kalau nanti Pemerintah Kabupaten ada masalah nanti Pemerintah Provinsi Sulut akan membantu,” tutup Angouw, sembari mengatakan agar masyarakat yang mengikuti Kartu BPJS Mandiri agar membayar asuransi tepat waktu agar tidak mengalami kesulitan.

Sementara itu Kehadiran sosok Felly Estelita Runtuwene (FER) di desa Mopolo dan Mopolo Esa Kecamatan Ranoyapo Kamis (4/5-2017)dalam rangka kegiatan masa reses I tahun 2017  mendapat sambutan hangat ratusan warga yang hadir memenuhi Balai Desa tempat berlangsungnya kegiatan tersebut.

Beragam aspirasi maupun pertanyaan yang disampaikan kepada srikandi partai Nasdem terlontar dari sejumlah masyarakat untuk diperjuangkan di DPRD Sulut.

“ Kami berharap ibu Felly dapat memperjuangkan perbaikan jalan penghubung antara desa Mopolo dan Lobu, karena ruas jalan ini merupakan tanggung jawabPropinsi, terutama di salah satu titik ada  yang longsor dan mengancam pengguna jalan bahkan bisa memutus akses lalulintas penghubung dua kabupaten.,” ungkap Pendeta Ventje Torar ST.h ketua BPMJ GMIM Oasaan Mopolo.

Disisi lain Anggota DPRD Sulut lainnya yakni  Lucia Taroreh  menjaring aspirasi masyarakat desa Sarani Matani Kecamatan Tombariri Minahasa yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan mata oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Sulut sekaligus dengan pembagian  kaca mata secara gratis.

Antusiasme warga yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi untuk diperjuangkan anggota DPRD dapil Minahasa-Tomohon tersebut terlihat dengan begitu banyaknya warga yang hadir, bahkan sejumlah hukum tua yang ada di Kecamatan Tombariri seperti Hukum Tua Desa Senduk, Tambala, Ranowangko, Sarani Matani hadir dalam pertemuan tersebut.

Berbagai aspirasi maupun keluhan disampaikan masyarakat diantaranya masalah infrastruktur yakni perbaikan akses jalan yang penghubung Desa Sarani Matani ke Tondano agar dibangun pembatas jalan, dimana menurut warga jalur tersebut dinilai rawan kecelakaan.

Demikian pula pembanguna jembatan di desa Poopo yang hingga saat ini belum dilakukan perbaikan, padahal menurut warga pemerintah Propinsi melalui instansi terkait sudah lama menjanjikan perbaikan jembatan untuk dibuat lebih permanen, namun hingga saat ini janjji tersebut belum terealisasi. (adve/stem)



Share this post :
 
Support : komentar.co.id | Jmanado IT | HH
Copyright © 2015. Komentar Manado - All Rights Reserved
By Creating Website Manado IT Admin
Proudly powered by Server Google