Notification

×

Iklan

Iklan

Kandouw Minta Data Kemiskinan Sulut Harus Valid

Senin, 08 Mei 2017 | 23:11 WIB Last Updated 2017-05-08T16:51:28Z
Komentar.co.id - Suksesnya Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) yang dicanangkan sejak bulan Maret 2016 sangat ditentukan oleh keakuratan data masyarakat miskin di Sulawesi Utara.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Hotel Aston Manado, Senin (08/05/2017).

"Data kemiskinan harus kita buat lebih akurat. Apapun yang dilakukan di lapangan kalau data tidak akurat akan menimbulkan masalah," tegasnya.

Menurtnya, akurasi data kemiskinan tergantung pada keberhasilan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Penanganan kemiskinan harus terstruktur dan holistik. Koordinasi juga harus mantap agar penanganan kemiskinan di Sulut dapat berhasil," kata Kandouw.

Dirinya berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat mengikuti pemerintah provinsi dengan memaksimalkan penggunaan APBD untuk menanggulangi kemiskinan.

"Semua kegiatan yang tertata di APBD diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Saya harapkan dapat diikuti kabupaten dan kota," bebernya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial dr Grace Punuh berharap adanya kesepakatan dalam pemutakhiran data kemiskinan yang dihasilkan dalam rakor kali ini.

"Diharapkan adanya rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang," imbuhnya.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Sulut pada September 2016 berada pada posisi 8,20 persen. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan September 2015 yang berada di posisi 8,98 persen atau mencapai 217.150 jiwa.

Penurunan jumlah masyarakat miskin tersebut seiring dengan aktualisasi program OD-SK yang dicanangkan sejak Maret 2016 yang difokuskan pada prinsip penerima manfaat by name by address dan peningkatan pembangunan di sektor pariwisata serta optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Menariknya, rapat tersebut diselingi dengan pemberian bantuan rumah sederhana RS-RTLH, bantuan kartu asitensi lanjut usia terlantar kepada 950 lanjut usia senilai Rp. 200 ribu per bulan selama 10 bulan dan bantuan operasional kepada karang taruna senilai Rp. 10 juta.

Turut hadiri pada Rakor ini, Kepala BPS Sulut, Mohamad Edy Mahmud, Plh. Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs Roy H Mewoh DEA serta perwakilan Dinas Sosial kabupaten dan kota se-Sulut.
(ven)



×
Berita Terbaru Update