Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah tentu sangatlah dibutuhkan untuk suksesnya program-program pembangunan, sehingga apa yang menjadi tujuan utama untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dapat terencana dan tepat sasaran.
Disisi lain adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan peningkatan kualitas maupun akses jalan yang merata, serta musibah tanah longsor yang mengakibatkan adanya kerusakan jalan dan jembatan maupun ketidak puasan masalah ganti rugi lahan yang menuntut penyelesaiannya.
Berikut petikan wawancara bersama Kepala BPJN Wilayah XV saat ditemui di kantornya Selasa (21/2-2017) sore terkait beberapa program maupun tantangan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara.
Adanya fenomena alam yang terjadi akhir akhir ini yakni banjir dan tanah longsor yang berdampak pada kerusakan jalan, apa upaya yang dilakukan BPJN Wilayah XV ?
Kita disini bersyukur, adanya fenomena alam cukup ekstrim yang terjadi di daerah ini tidak seperti daerah lain misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, NTT dan NTB. Contohnya di Lampung, ada empat jembatan yang putus. Untuk Sulut yang cukup berat yakni jembatan yang ada di jalur Tinoor sehingga akses disana terputus selama dua hari, ditambah angin kencang mengakibatkan pohon tumbang menimpa jalan. Memang sangat dibutuhkan kehati-hatian dalam menangani longsor di ruas jalan ini akibat ketidak stabilan lereng, karena salah sedikit bisa-bisa tertimpa batu dari atas. Demikian juga banjir yang terjadi di Kota Bitung, dan terakhir Kota Tomohon dan Tondano juga mengalami musibah banjir. Sementara beberapa ruas jalan di Amurang yang ada di beberapa titik mengalami kerusakan yang diakibatkan kualitas pembangunan drainasi disana kurang baik. Memang kami memiliki beberapa alat dengan konsep managemen ruas dimana di setiap wilayah PPK, dalam radius 100 km selalu siaga disitu. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang sangat peduli dan cepat memberikan informasi kepada kami, disamping juga adanya informasi dari para Satker di lapangan.
Bagaimana dengan penanganan lereng yang ada di ruas jalan Manado Tomohon ?
Harus diakui yang membuat tebing tersebut menjadi rawan longsor karena tidak sesuai dengan letak ketinggian lereng yang dipersyaratkan. Namun kalau seluruhnya kita sesuaikan dengan kestabilan lereng yang ada memang berat juga, karena kan masalah pembebasan lahan yang mahal. Namun kami tetap memprioritaskan tempat yang sering menjadi titik longsor. Mungkin di daerahTinoor kita bebaskan dan menunggu stabilnya cuaca alam ini baru diperbaiki dan diproteksi.
Dengan adanya beberapa kejadian tersebut apakah hal tersebut mempengaruhi anggaran kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya?
Saya kira tidak, karena ada sisa lelang. Ada dana-dana yang masih tersisa, kita lelangkan lagi untuk itu, tapi khusus lereng saja, karena lereng itu memang berbahaya dan itu menjadi prioritas.
Dukungan BPJN XV terhadap proyek-proyek strategis Nasional yang ada di Sulut khususnya pelabuhan Bitung yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus?
Sesuai instruksi Presiden dimana Bapak Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengikuti rapat terbatas kabinet, tentunya instruksi tersebut harus segera ditindak lanjuti. Karena KEK tersebut sebagai percepatan pembangunan ekonomi. Untuk BPJN sendiri yang memang sudah menjadi program prioritas dalam mendukung hal tersebut yakni Tol Manado-Bitung yang nantinya menjadi satu. Sebab Tol dan KEK ini nantinya seiring sejalan. Pada waktu kunjungan Bapak Presiden baru baru ini, beliau telah mengintstruksikan tahun 2018 jalan Tol Manado-Bitung harus tuntas. Sebetulnya dananya sudah siap, begitu juga kontraktornya sudah siap juga. Masalahnya pembebasan lahan. Pak Gubernur sudah optimal selalu mengadakan evaluasi setiap dua minggu tentang progres yang ada. Namun kita kan tim work. Disana Ada BPN , Pengadilan. Fenomena saat ini di Bitung, hampir separuhnya masih keberatan masalah harga tanah. Padahal kita kan ada tim Apraissal (penaksir) independen. Kalau ada gugatan nantinya di pengadilan, saya berharap mudah-mudahan cepat selesai. Kalau pengadilan mengatakan tuntutan masyarakat yang benar, kita tentu mengikuti keputusan tersebut. Tapi sebaliknya kalau putusan pengadilan berdasarkan kajian pemerintah, mau tidak mau masyarakat harus menerima, karena pembangunan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, kita harus mendukungnya. Sebab kalau tidak, pembangunannya bisa terhambat.
Progress pembangunan Tol Manado-Bitung sudah sejauh mana?
Progress yang ada saat ini, tahapan sampai dengan kilometer 7 sudah sekitar 96 persen. Kemudian 7 sampai 14 sekitar 60 persen. Sedangkan 14 sampai 25 sementara berjalan sekitar 60 persen, kemudian seterusnya sampai Bitung baru sekitar 20 persen namun progresnya cukup bagus, mungkin sebentar lagi bisa mencapai 60 persen.Yang sisanya dalam proses negosiasi dan sepertinya nanti diselesaikan di pengadilan. (Stembri)
