Komentar.co.id - Penolakan terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia terus berdatangan. Kali ini datang dari Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) Adat ditanah Tou Minahasa. Ribuan massa yang tergabung dalam ormas, Brigade Manguni, Milisi Waraney, Laskar Manguni Indonesia serta Korps Piere Tendean, menuntut pemerintah untuk membubarkan ormas yang kerap melakukan aksi kekerasan itu.
"Kami menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, kami cinta NKRI, kami cinta kerukunan dan kami cinta Kebersamaan. Kami tidak akan pernah lelah menyuarakan kerukunan, kami akan terus mencari dukungan sampai ormas-ormas radikal seperti FPI dibubarkan", teriak massa penuh semangat di halaman kantor gubernur provinsi Sulawesi Utara, Selasa (21/02/2017).
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara Steven Liow S Sos MM mengatakan, pemerintah bangga terhadap ormas adat yang cinta terhadap NKRI yang menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar serta menghormati kebhinekaan. Pemerintah provinsi Sulut menerima aspirasi yang disampaikan dan menolak dengan tegas ormas radikal yang anti pancasila.
"Atas nama pak gubernur Olly Dondokambey dan wakil gubernur Pak Steven Kandouw, kami terima aspirasi ini dan dengan tegas menolak ormas radikal yang anti pancasila di Sulawesi Utara dan di Indonesia", ucap Liow yang juga di dampingi Kasat Pol PP Provinsi Sulut Drs Edison Humiang MSi.
Diketahui, tuntutan yang menjadi pernyataan sikap Gabungan Ormas Adat di tanah Minahasa adalah sebagai berikut :
- Bubarkan Front Pembela Islam (FPI)
- Tangkap, adili dan penjarakan Rizieq
Shihab.
- Kami selaku anak bangsa meminta kepada pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan Rizieq Shihab, karena dinilai telah menghina Pancasila. Penyebar kebencian dan intoleran tidak berhak bermukim di bumi Pancasila.
Sementara saat melakukan demo di halaman kantor DPRD Sulut,Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut didampingi Ketua Komisi I, Ferdinand Mewengkang bersama Anggota, James Tuuk, Jeane Mumek, Amir Liputo serta Eva Sarundajang.
Pada sambutan masing-masing Anggota Dewan mengatakan sangat mendukung akan aksi tersebut dan akan dibahas dan dilaporkan ke tingkat pimpinan Dewan untuk selanjutnya diperjuangkan ke pemerintah pusat
” Mari kita jaga keamanan di Sulut dan keutuhan NKRI, maupun kerukunan antar umat beragama yang ada selama ini terjaga harus di pertahankan,” ujar Lumentut Wakil Ketua DPRD Sulut. (ven/stem)
.jpeg)
