Komentar.co.id - Wakil gubernur provinsi Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw mengatakan upaya pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi di seluruh Indonesia dalam mendapatkan alokasi dana/anggaran dari pemerintah pusat diantaranya lewat usaha lobby politisasi anggaran, karna dana DAK DAU, itu bergulir secara Reguler. Jadi di butuhkan kiat2 dan formula ekstra dalam mendapatkannya. Hal itu disampaikan Kandouw pada kegiatan Evaluasi Dan Sosialisasi Dana Desa Tahun 2017 yang digelar di aula rumah jabatan bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (16/01/2017).
Lanjut dikatakannya, alokasi Anggaran Dana Desa bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 121 Miliar dan penyerapanya 100 %.
"Namun ketika dievaluasi Outputnya(realisasi) tidak ber banding lurus dengan Outcome (Fungsi/kegunaannya) dan masih perlu di optimalkan. Apalagi melihat kucuran Dana ADD untuk TA 2017 berkisar pada Rp165 Miliar. Untuk itu Saya menghimbau bagi Para Camat, Lurah, Kapitalaung/Kepala Desa, dan Perangkat Desa, agar melaksanakan pengawasan anggaran ini baik sejak proses perencanaan, pemanfaatan maupun penggunaannya, karna lembaga-lembaga pemeriksa/auditor semisal Badab Pemeriksa Keuangan secara intens memeriksa pemanfaatan ADD dimaksud. Harus akuntabel, transparan, tepat guna dan tepat sasaran, agar terhindar dari penyimpangan yang dapat berhadapan dengan APH (Aparat Penegak Hukum) terutama mempedomani Permen Desa PDT dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 ttg : Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017", tegas Kandouw dihadapan para Camat, Lurah, Kapitalaung se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kandouw juga menyentil upaya pemerintah dalam program penyelesaian Pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan gubernur Olly Dondokambey. "Secara prosentase kewenangannya dibagi 10 % pemerintah pusat, 20 % pemerintah provinsi dan kisaran 70% adalah kewenangan Kabupaten dan kota", ungkapnya.
Diketahui wakil gubernur Drs Steven O E Kandouw rencananya akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama dua hari dengan berbagai agenda kerja penting diantaranya meninjau salah satu sekolah berprestasi yaitu SMA Negeri 1 Tahuna yang sempat mengirimkan siswa utusan Paskibraka Tingkat Nasional pada Puncak Perayaan Proklamasi 17 Agustus di Istana Negara Jakarta tahun 2016 lalu. (ven)
.jpeg)
