KOMENTAR.CO.ID AMURANG – Bupati Minahasa Cristiany Eugenia Paruntu, SE (CEP) didampingi wakil Bupati Frangky Donni Wongkar SH (FDW) Senin ( 5/9-2016) menghadiri sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Tim Pengawalan Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) sekaligus dirangkaikan dengan Penanda tanganan MoU Pemkab Minsel dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang dan Ombudsmen R.I. Kantor Perwakilan Sulawesi Utara di Lanta 4 Kantor Bupati Minsel
Dalam kesempatan tersebut, kepala Kejaksaan Negeri Amurang Umar Hayadi. SH.MH bersama kepala Kantor Ombusmen RI. Perwakilan Sulut Helda Tirajoh SH, mengadakan MoU penanda tanganan Nota Kesepahaman dengan Pemkab Minsel yang di tanda tangani langsung ole Bupati Christiany Eugenia Tetty Paruntu, bersama kedua belah pihak.
Acara Sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D) ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa.
Dalam sambutannya Paruntu menegaskan bahwa dirinya menaruh perhatian serius dalam upaya pencegahan segala bentuk tindak pidana korupsi termasuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang dinilai memiliki makna strategis dalam rangka mensosialisasikan gerakan anti korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dalam jajaran Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.
Dalam sambutannya Paruntu menegaskan bahwa dirinya menaruh perhatian serius dalam upaya pencegahan segala bentuk tindak pidana korupsi termasuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang dinilai memiliki makna strategis dalam rangka mensosialisasikan gerakan anti korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dalam jajaran Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.
Bupati juga memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sangat penting tersebut sekaligus mempererat kerjasama yang harmonis dengan Kejaksaan Negeri bersama Ombudsmen. Dia mengingatkan kepada para pejabat di lingungan pemerintahannya agar jangan sekali-kali bermain proyek yang nantinya berimplikasi masalah hukum.
“Kerjasama antara Pemerintah dengan Kejaksaan Negeri Minsel yang telah lama terjalin dalam bidang penanganan masalah keperdataan dan tata usaha negara tetap terjalin baik. Begitu pula seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional, maka kedepannya dipandang perlu untuk memperluas kerjasama tersebut dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Amurang agar dapat memberikan pendampingan dan advokasi serta pendapat hukum dalam pelaksanaan proyek strategis, begitu pula dengan pihak Ombudsmen, di harapkan juga kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara utk tidak sekali-kali menggunakan medsos sebagai atensi untuk berkordinasi dengan Ombudsmen. Pelaporan hendaknya berkonsultasi dengan Pemkab setelah itu ke Ombudsmen. Sehingga kerja sama ini bisa terjadi keselarasan. “ tegas Bupati kepada Seluruh SKPD yang hadir. (ren)
