Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A, dalam sambutan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2015 menyebutkan, BPK telah memeriksa laporan keuangan Pemprov Sulut TA 2015, meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp.2,52 triliun dari anggaran sebesar Rp.2,64 triliun, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp.2,69 triliun dari anggaran sebesar Rp.2,90 triliun, sehingga total aktiva dan pasiva yaitu sebesar Rp.4,82 triliun.
"Berdasarkan empat kriteria tersebut maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucap Bahrullah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow dalam sambutannya menyampaikan rasa suka cita atas perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali diraih Provinsi Sulut untuk ke lima kalinya ini.
“Di bulan suci ramadhan ini memberikan baroqah yang luar biasa besar bagi kita di Sulawesi Utara dengan ditetapkannya opini dari BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Sulut untuk ke lima kalinya mendapat WTP. Terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD yang telah bekerja keras siang dan malam selama 2 bulan saya takut-takuti terus, saya ‘cambuk’ harus berusaha memperbaiki laporan awal yang sudah disampaikan teman-teman pemeriksa BPK. Salut untuk teman-teman SKPD dan terima kasih teman-teman DPRD Sulut, ketua, wakil ketua serta para anggota yang secara optimal telah menjalankan fungsi budgeting, legislasi dan yang paling utama fungsi pengawasan“ ucap Wagub.
Wagub berharap prestasi yang telah diraih tersebut bisa dipertahankan demi terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang hebat, sejahtera, adil dan makmur.
Meski demikian lanjut Wagub, sesuai catatan BPK bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus ditindak lanjuti terkait pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai sehingga menjadi catatan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar Pemprov segera menindaklanjuti semua rekomendasi selama 60 hari kedepan.
Wagub menambahkan dirinya telah berkoordinasi dengan ketua DPRD untuk terlibat aktif mengawal hasil temuan BPK dengan membentuk pansus aset dengan demikian diharapkan tahun depan apa yang menjadi temuan BPK tidak terulang lagi. (stem)
