Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu mengungkapkan, kegiatan Bimtek bagi 44 legislator Sulut tersebut sesuai kesepakatan Badan Musyawarah (Banmus) yang menetapkan agenda tersebut dilaksanakan pada akhir Juni 2016.
“ Sebenarnya agenda kegiatan Bimtek bagi anggota DPRD Sulut dimulai pada hari Senin 27 Juni, namun karena pada tanggal tersebut dilaksanakan rapat paripurna Penandatanganan Kesepakatan RPJMD tahun 2016-2021 maka ditunda mulai 28 Juni 2016 “ ujar Mononutu. Kegiatan Bimtek bagi legislator Sulut ini bertujuan agar lebih memahami
Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) DPRD Terhadap Pengunaan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja.
Bimtek ini dilakukan Sekretariat DPRD Sulut bekerja sama dengan LPPM Universitas Nasional. Acara dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu (SVR).
Dalam kegiatan ini, seluruh anggota Dewan yang hadir serius mendengar bahkan melakukan tanya jawab, berkaitan dengan materi yang dibawakan baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK RI, Kemendagri bahkan dari LPPM Universitas Nasional.
Pantauan wartawan komentar.co.id, anggota DPRD banyak fokus pertanyaan soal korupsi yang pematerinya dibawakan oleh Abdulah Hehamahua. Begitu juga dari BPK RI Aulia Rahmad serta Lutfi dari Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua Dewan, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) ketika menutup kegiatan ini menyatakan, dengan adanya Bimtek anggota DPRD Sulut banyak mendapatkan masukan terkait dengan aturan-aturan baru, khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi DPRD dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, bahkan soal disiplin.
