JAMES TUUK SEBUT KINERJA KPID SULUT TIDAK JELAS

Legislator Sulut James Tuuk

KOMENTAR.CO.ID MANADO – Anggota komisi I DPRD Sulut James Tuuk mempertanyakan kinerja para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut yang selama ini dianggap  tidak pernah mengambil sikap terkait maraknya tayangan yang berbau kekerasan khususnya bagi anak-anak . Menurutnya saat ini sering terjadi pergeseran isi siaran yang sering ditayangkan di media televisi namun tidak ada respon dari  KPID.

Hal tersebut diutarakan Tuuk saat Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi I dengan Sekretariat KPID Sulut yang dipimpin ketua komisi Ferdinand Mewengkang, Senin (13/6-2016.)
“ Saat ini terjadi pergeseran konten atau isi siaran di media TV seperti contoh cerita tentang anak sekolah yang memperlihatkan unsur kekerasan antar sesama teman, atau dengan gurunya maupun aksi tawuran. Selama ini saya tidak pernah mendengar sikap dari KPID Sulut terhadap tayangan tersebut. Kita anggota dewan saja tidak tahu kinerjanya, nggak jelas.
Tahun anggaran 2017 saya akan pangkas anggarannya, ngapain kita kasih duit sama mereka, dia ndak bisa kerja kagak jelas.” sembur politisi PDIP ini.

Tuuk menyebut berbagai kegiatan yang dilakukan KPID Sulut seperti  penjelaskan sekretaris KPID Denni   Rantung  terkait pelaksanaan  verifikasi faktual lembaga penyiaran dengan Kabupaten/Kota, maupun kegiatan penyelesaian Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) serta kegiatan forum rapat bersama,  menurutnya tidak menjadi masalah, namun disisi lain legislator yang dikenal vokal ini mempertanyakan  fungsi komisioner KPID selama ini  yang dianggap belum memiliki dampak  positif yang bisa dirasakan  rakyat .

Senada dikatakan ketua komisi I Ferdinand Mewengkang yang menginginkan laporan kinerja para komisioner yang diketuai Olga Pelleng tersebut. “Tolong dicatat sampaikan kepada mereka (komisioner) kita butuh laporannya. Sejak dilantik September tahun lalu, sampai saat ini kita belum menerima laporan dari mereka. Ini catatan sampaikan bahwa ini permintaan rapat kerja hari ini. Kalau tidak kita programkan untuk rapat hearing. “ tegas Mewengkang kepada Sekretaris KPID Sulut Denni Rantung.

Disisi lain wakil ketua komisi I Decky Palinggi mengakui bahwa komisioner KPID secara langsung bertanggung jawab kepada Gubernur, namun menurutnya , mereka juga bisa memberikan laporan pertanggung jawaban  kinerja mereka ke DPRD khususnya komisi I sebagai mitra kerja. “ Pada waktu lalu mereka telah menjanjikan bahwa setiap tiga bulan  para komisioner KPID akan memberikan laporan rutin ke DPRD, namun sampai saat ini dari bulan September  tahun lalu sejak mereka dilantik, tidak pernah ada laporan yang masuk ke komisi I.” sesal  Palinggi sambil berharap KPID konsisten dengan apa yang pernah mereka janjikan tersebut. (stem)