Agenda Reses I Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dilaksanakan di pulau Bunaken dan Siladen. Angouw sapaan akrabnya menyambangi para konstituenya di kedua pulau tersebut. Warga pulau Siladen dan pulau Bunaken pun seakan-akan tak mau menyia-nyiakan pertemuan tersebut dengan menyampaikan keluh kesah mereka terhadap infrastruktur dan berbagai masalah kesejahteraan yang ada di kedua pulau tersebut.
Angouw pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Provinsi. “Saya di sini adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan tentunya, ini akan menjadi perjuangan saya di DPRD nanti,” ujar Angouw.
Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD Sulut yaitu Julius Jems Tuuk. Tuuk yang dikenal anggota dewan yang paling getol menyuarakan hak-hak dari masyarakat pun, melakukan reses I di tiga tempat, yaitu di desa Kanaan Dumoga, Desa Poopo dan desa Sinsingon bersatu, kecamatan Passi Timur,kabupaten Bolaang Mongondow. Menarik dalam agenda resesnya, Tuuk mendengarkan keluh kesah para warga masyarakat desa Kanaan yang sejak tahun 1989 warga transmigran di desa tersebut belum miliki sertifikat tanah. "Memang dari awal kita tinggal di desa Kanaan ini, dari saya masih kecil sampai dengan sekarang, sertifikat tersebut tak kunjung ada," ujar Sekretaris Desa (Sekdes) Kanaan Deiske Walangitan
Mendengarkan hal tersebut, Tuuk yang merupakan anggota DPRD Sulut Dapil Bolmong berupaya akan memperjuakan aspirasi masyarakatnya. karena menurutnya itu sudah menjadi kewajibannya sebagai anggota DPRD.
Sementara untuk anggota DPRD lainnya seperti Yongki Limen pun tak mau ketinggalan untuk menyerap aspirasi dari para warga masyarakat yang juga sebagai konstituennya. Politisi asal partai yang berlambang pohon beringin ini pun melakukan reses perdananya di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Tikala.
Dalam sesi tanya jawab dengan warga masyarakat terungkap bahwa persoalan pendistribusin beras miskin (Raskin) tidak tepat sasaran. Warga Ranomuut meminta agar penyaluran bantuan raskin dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
Menjawab hal tersebut, Limen pun berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi tentang pendistribusian beras raskin. “Karena data untuk nama-nama bantuan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS),” pungkasnya.
Disisi lain persoalan reklamasi yang terjadi di Pantai Rap-rap serta masalah galian C yang dilakukan PT. HK di desa Tateli Kabupaten Minahasa mencuat saat anggota DPRD Sulut dapil Minahasa-Tomohon Lucia Taroreh, ST menggelar reses di desa Tateli Weru kecamatan Mandolang.
Jeritan hati kaum nelayan akibat menurunnya pendapatan mereka yang disebabkan penimbunan pantai di pantai Rap-rap tersebut menjadi perhatian serius Taroreh. Demikian pun dengan akibat dampak galian C di desa Tateli, menyebabkan debit air untuk dikonsumsi masyarakat menurun drastic. “ Kalau dulu kami tidak pernah kekurangan air, namun sejak adanya kegiatan galian C, kami sangat kesulitan mendapatkan air, bahkan saat ini kami harus menunggu 4 hari untuk mendapatkn air bersih. “ jerit warga.
Menanggapi persoalan tersebut Taroreh berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut di lembaga legislative bahkan dirinya mendorong masyarakat untu bersama-sama mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung agar persoalan tersebut dapat dicarikan solusi yang baik. (advetorial)
