Hal tersebut dikatakan Kepala DKP Minut Arie Kambong yang menyebut selama tahun anggaran 2015 DKP Sulut tidak pernah melibatkan DKP Minut terkait pemberian bantuan . “ Saran saya kepada Pemerinta Provinsi, kalau misalnya mengajukan kelompok penerima sebaiknya melibatkan kita sehingga kita tahu kelompok sasaran dimana. Sebab sesuai pengalaman, kami pernah menerima SK kelompok penerima tapi hanya ada nama tapi tidak ada alamat, ada juga yang memiliki kelompok tapi nama-nama penerima tidak ada. Kami tidak tahu sasarannya dimana. Mudah-mudahan tidak terjadi di tahun 2016 sehingga kami tidak dikejar BPK, karena mereka turun langsung pak.” keluh Kambong kepada ketua Pansus Ferdinand Mewengkang.
Kambong berharap setiap proposal yang masuk di DKP Provinsi hendaknya Kabupaten dilibatkan untuk dimintakan rekomendasi, sebab saat ini banyak kelompok budidaya ikan yang hanya dibentuk secara instan.” Biasanya dalam mengajukan kelompok, kami melakukan verifikasi. Selain itu kami memanggil mereka di kantor untuk membuat pernyataan tertulis sehingga kalau terjadi apa-apa kami siap bertanggung jawab.” tuturnya.
Usai pertemuan dengan Wakil Bupati dan Dinas terkait, dilanjutkan dengan meninjau hasil proyek jalan di desa Tatelu Kecamatan Talawaan yang dikerjakan Dinas PU Sulut. (stem)
