KOMENTAR.CO.ID - Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas TFL Dan DAK Ifrastruktur Sub Bidang Sanitasi Region IX Sulawesi Tahun Anggaran 2016 resmi dibuka hari ini, Sanin (18/04) bertempat di swiss-bel Hotel Maleosan Manado. Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh ketua panitia pelaksana kegiatan, Hengky Manumpil mengungkapkan, kegiatan ini didasari DIPA Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara dengan nomor Surat Keputusan DIPA tanggal 07 Desember Tahun 2015 yang sudah direvisi oleh Kepala Satuan Kerja PPSP nomor 05 tanggal 29 Januari 2016 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas TFL Dan DAK Sanitasi Region IX Sulawesi Tahun Anggaran 2016.
Dirinya mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan pelaksanaan kegiatan DAK infrastruktur sub bidang sanitasi beserta seluruh prosesnya. "Tujuan pelaksanaannya memberikan tenaga fasilitator lapangan DAK Tahun 2016 yang berasal dari provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara dengan kemampuan teknis maupun non teknis terkait dengan implementasi kegiatan DAK ifrastruktur sub bidang sanitasi, " ungkapnya. Manumpil menyebutkan peserta yang sudah melakukan regristrasi kepada panitia sampai pada hari pelaksanaan berjumlah 281 peserta. "Tenaga Fasilitator Lapangan yang sudah mengkonfirmasi kepada panitia berjumlah 281 peserta yang terdiri dari 158 peserta dari provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo sebanyak 49 peserta dan Sulawesi Tenggara 74 peserta, dan akan mengikuti kegiatan terhitung mulai 18 April sampai dengan 22 April, " ungkap Manumpil, sembari menambahkan metode yang dilakukan adalah kuliah, ceramah studi Kasus serta kunjungan lapangan yang akan di berikan oleh narasumber dari Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Satuan Kerja PLP berbasis masyarakat, Satuan Kerja PSPLP Provinsi Sulawesi Utara Serta Praktisi terkait.
Sementara Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Sambutannya yang diwakili Asri Indriany ST MSc menyebutkan kegiatan pelatihan ini merupakan proses ke dua setelah melewati proses rekrutment yang dilakukan oleh masing-masing SKPD di kabupaten dan kota. Ini merupakan program yang membuka akses penduduk terhadap sarana dan prasarana air limbah pemukiman sebagai prioritas utama dan juga persampahan jika prioritas utama telah terpenuhi. "Pada dasarnya penyediaan prasarana sanitasi erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan, " ungkap Kepala Seksi Wilayah II Subdit Pengelolaan Air Limbah Direktorat PPLP Kementrian PU Dan Perumahan Rakyat ini.
Indriany mengungkapkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama dalam pengelolaan air limbah yang tersistem yang bermanfaat bermanfaat dalam meningkatka kualitas kesehatan masyarakat dalam memenuhi standar pelayana minimum penyediaan sanitasi dikawasan padat dan rawan sanitasi. "Pencapaian program dimaksud sangat diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional yaitu mencapai Universal Acces dasar sanitasi hingga tahun 2019, " ungkap Indriany.
Indriany menambahkan, komponen utama dalam kegiatan ini adalah penguatan kapasitas yang terkait dengan proses pendampingan masyarakat nantinya, tahapan proses pelaksanaan program mulai dari persiapan sampai pada serah terima hasil pekerjaan, sehingga diharapkan TFL dapat mendalami dan memahami tugas dan fungsi dalam membangun komitmen tim.
Sementara Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Sambutannya yang diwakili Asri Indriany ST MSc menyebutkan kegiatan pelatihan ini merupakan proses ke dua setelah melewati proses rekrutment yang dilakukan oleh masing-masing SKPD di kabupaten dan kota. Ini merupakan program yang membuka akses penduduk terhadap sarana dan prasarana air limbah pemukiman sebagai prioritas utama dan juga persampahan jika prioritas utama telah terpenuhi. "Pada dasarnya penyediaan prasarana sanitasi erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan, " ungkap Kepala Seksi Wilayah II Subdit Pengelolaan Air Limbah Direktorat PPLP Kementrian PU Dan Perumahan Rakyat ini.
Indriany mengungkapkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama dalam pengelolaan air limbah yang tersistem yang bermanfaat bermanfaat dalam meningkatka kualitas kesehatan masyarakat dalam memenuhi standar pelayana minimum penyediaan sanitasi dikawasan padat dan rawan sanitasi. "Pencapaian program dimaksud sangat diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional yaitu mencapai Universal Acces dasar sanitasi hingga tahun 2019, " ungkap Indriany.
Indriany menambahkan, komponen utama dalam kegiatan ini adalah penguatan kapasitas yang terkait dengan proses pendampingan masyarakat nantinya, tahapan proses pelaksanaan program mulai dari persiapan sampai pada serah terima hasil pekerjaan, sehingga diharapkan TFL dapat mendalami dan memahami tugas dan fungsi dalam membangun komitmen tim.
"Sentralnya Tenaga Fasilitator Lapangan ini, diharapkan TFL tidak memiliki pekerjaan lain dan bukan dari kalangan instansi tertentu selain pendamping kegiatan DAK sub bidang sanitasi sehingga dapat bekerja penuh waktu dan memusatkan perhatian dalam mendampingi masyarakat, " tandasnya.
Sementara mewakili pemerintah provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Ir J E KENAP MM dalam sambutannya yang diwakili Sekretaris Dinas PU Sulut Ir Max Oroh MT dalam sambutannya mengatakan pencapaian Universal Acces dasar sanitasi yang di targetkan 100 persen hingga tahun 2019 diperlukan kerja sama multi pihak yang bersifat sinergis dari semua stakeholder baik yang ada di pusat maupun di daerah meliputi Akademisi, Lembaga Profesi, LSM, Masyarakat dan Swasta. "Keterbatasan pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga dibutuhkan upaya-upaya terobosan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, dengan melibatkan aktif peran serta masyarakat yang diawali perubahan paradigma menjadi faktor utama keberhasilan sanitasi lingkungan yang berkelanjutan, " terangnya. Dirinya menambahkan dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) maka pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat masih menjadi prioritas. Menurutnya hal tersebut ditandai dengan makin meningkatnya alokasi dana APBN melalui kementrian PU Dan PR pada kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat.
"TFL yang menjadi peserta saat ini direkrut untuk membantu pemerintah dalam mempresentasikan kepada masyarakat yang diawali dari perencanaan,persiapan, pelaksanaan, hingga operasi sampai pada pemeliharaan. Dengan segala keterbatasan di masyarakat baik pengetahuan, kompetensi sumberdaya manusia dibutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal berkualitas, untuk membekali dan meningkatkan kapasitas fasilitator dengan pengetahuan yang baik dari segi teknis maupun nonteknis maka dilaksanakanlah kegiatan ini, " tandasnya.
Diketahui kegiatan ini dihadiri perwakilan Dierktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Asri Indriany ST MSc, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulut Hengky Manumpil, Perwakilan Kabid Cipta Karya Dinas PU Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, Kepala Satuan Kerja PPLP Provinsi Sulawesi Utara Perwakilan Kepala Satuan Kerja PPLP Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, para PPK Wilayah I da II Satuan Kerja PSPLP Provinsi Sulawesi Utara Dan secara resmi dibuka setelah dilakukan penyematan tanda peserta kepada perwakilan dari masing-masing provinsi oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Ir Max Oroh MT. (Advetorial)
Diketahui kegiatan ini dihadiri perwakilan Dierktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Asri Indriany ST MSc, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulut Hengky Manumpil, Perwakilan Kabid Cipta Karya Dinas PU Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, Kepala Satuan Kerja PPLP Provinsi Sulawesi Utara Perwakilan Kepala Satuan Kerja PPLP Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, para PPK Wilayah I da II Satuan Kerja PSPLP Provinsi Sulawesi Utara Dan secara resmi dibuka setelah dilakukan penyematan tanda peserta kepada perwakilan dari masing-masing provinsi oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Ir Max Oroh MT. (Advetorial)
.jpeg)