KOMENTAR.CO.ID - Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey SE mengakui, pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ,merupakan salah satu wadah untuk melegitimasi janji politik yang disampaikan kepada rakyat, yang dibakukan dalam satu dokumen yang secara bersama-sama disiapkan melalui orientasi penyusunan RPJMD oleh tim penyusun yang disempurnakan oleh unsur birokrat dalam berbagai forum, baik forum SKPD maupun konsultasi publik dan akhirnya diselaraskan dalam musyawarah mufakat. Hal itu di tegaskan Dondokambey saat membuka Musrembang RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2016-2021, Senin (18/04) di Sutan Raja Hotel, Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
"Momen hari ini bisa terjadi, bukan karena kekuatan saya dan Steven semata, tapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, melalui kerja keras dan ketulusan hati semua pihak baik langsung maupun tidak langsung," kata Dondokambey. Menurutnya RPJMD Provinsi Sulut dipercepat penyusunannya menjadi 3 bulan, atas pertimbangan bahwa 6 kabupaten dan kota lainnya juga sementara menyusun RPJMD sehingga diharapkan RPJMD provinsi dapat selesai lebih cepat supaya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD 6 daerah ini, ujar mantan Ketua Banggar DPR-RI ini.
Dalam kesempatan itu juga Gubernur menyampaikan 7 Misi OD - SK sebagai cita-cita menuju Sulut Hebat yang di tuangkan dalam Visi mewujudkan Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya, serta 9 agenda porioritas Sulut Hebat diantaranya meningkatkan keamanan dan ketertiban Sulut untuk melindungi segenap masyarakat, memastikan kenyamanan hidup dan berusaha. Membangun Sulut sebagai Pusat penggerak perekonomian di kawasan Timur Indonesia serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Dondokambey menambahkan pembangunan Sulut lima tahun kedepan akan di fokuskan pada pencapaian 7 Misi, 17 isu strategis, 27 tujuan, 37 sasaran, 47 strategis, 67 target kinerja kepala daerah dan 77 program porioritas pembangunan. RPJMD akan diarahkan pada percepatan pelaksanaan proyek strategis di Sulut, diantaranya jalan tol manado bitung, bendungan kuwil, pelabuhan Hup Port bitung serta membangun pembangkit listrik bertenaga gas alam dan panas bumi dan bersamaan dengan itu juga akan dibangun kawasan kepulauan dan perbatasan melalui pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu, kawasan pengembangan ekonomi, penyelesaian jalan lingkar manado, dan penyelesaian bendungan dan bandara di wilayah BMR.
Pencapaian kesejahteraan akan diukur oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi (PE) 2015 sebesar 6,31 persen menjadi 7,08 persen di akhir periode, IPM dari 69,96 poin menjadi 72,00 poin, angka pengangguran dari 9 persen turun menjadi 7 persen serta tingkat kemiskinan turun dari 9 persen menjadi 7 persen. Untuk mencapai hal itu orang nomor satu di Sulut ini menegaskan harus di kerjakan secara sistematis terencana dan terukur.
"Para birokrat akan dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja berdasarkan prinsip Good Governance dan Clean Government dan memastikan semua program kerja di 215 kabupaten dan kota terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, " tandasnya.
Sementara Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menyebutkan, tingkat pertumbuhan perekonomian sulut tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu 6,12 persen di atas rata-rata nasional yang hanya 4, 2 persen, juga out put pembangunan sulut sudah jauh di atas 70,3 persen. Djalil berpesan kepada para kontraktor, pengusaha dan rekanan agar dapat bekerja sesuai aturan yang ada, kalau ada masalah segera berkoordinasi dengan BPK jangan takut membangun proyek-proyek berskala besar di sulut, tantang Djalil.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Drs Steven O E Kandouw, Sekprov Ir Siwa R Mokodongan, para Bupati dan Walikota, para Asisten dan pejabat teras pemprov. (HPS/ven)
.jpeg)
